Dua Tahun Kota Depok Akan Dipimpin Plt Walikota

Terkait dengan akan diselenggarakannya pilkada di Kota Depok di periode kedua pilkada serentak, yakni pada tahun 2018, Maka akan terjadi kekosongaan kursi Walikota dan Wakil Walikota definitif selama dua tahun. Hal itu mengingat masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok yakni Nur Mahmudi Ismail dan idris Abdul Somad akan berakhir pada 26 Januari 2016

Kekosongan selama dua tahun ini nanti akan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota hingga terlaksananya Pilkada Depok tahun 2018. Terkait dengan pengangkatan Plt, menjadi tugas dan wewenang Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Diberitakan sebelumnya, mengacu kepada rezim pilkada serentak yang diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya, beberapa waktu lalu, maka Pilkada Kota Depok, baru akan dilakukan lagi pada saat pelaksanaan pilkada serentak periode kedua, yakni pada tahun 2018.

Diketahui, Perppu tentang Pilkada dikeluarkan Presiden SBY saat itu menyusul disahkannya UU tentang Pilkada yang mengembalikan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Mendapat tekanan dari masyarakat, Presiden SBY saat itu kemudian mengeluarkan Perppu yang mengatur pilkada masih dilaksanakan secara langsung.

Namun demikian, sejumlah syarat disertakan dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Salah satunya adalah pilkada dilaksanakan secara serentak dengan alasan untuk menghemat anggaran. Ketentuan mengenai itu kini masih menunggu persetujuan DPR sebelum akhirnya bisa dilaksanakan.

Berita Terkait :

* Pilkada Kota Depok Tahun 2018

* Harapan PKS Kuasai Depok Kian Menipis

* Pilkada Depok Terancam Diundur Dua Tahun

* Pertarungan Dua Lawan Satu di Pilkada Depok

* Tiga Ketua Partai di Kota Depok Bakalan Dipecat

* Bansos Jabar Cara Aher Menangkan PKS di Kota Depok

* KPK Mengendus Potensi Korupsi Dana Bansos di Kota Depok

Profil Calon Wakil Walikota Depok 2016-2021

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kota Depok akan digelar tahun 2015, saat ini ada dua calon Wakil Walikota Depok yang sudah terdaftar secara resmi dan sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. 

Satu diantara dua calon Wakil Walikota Depok tersebut adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Depok yakni Pradi Supriatna. Berikut ini calon Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna yang berdampingan dengan Idris Abdul Shomad Calon Walikota Depok periode 2016-2021 : 

Pradi Supriatna merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok Periode 2010-2015. Suami dari Martha Catur W. Handayani ini memiliki kegemaran di bidang olah raga. Pria Kelahiran Depok, 09 Oktober 1970 ini merupakan pengusaha muda yang sukses mengembangkan bisnisnya di bidang sawit. 

Sejak tahun 2014 beliau tercatat sebagai EXCO PSSI Kota Depok. Moto hidup yang senantiasa dipegang beliau adalah ” Jangan membenci proses, karena itu yang membuat kita kuat dan sukses. 

Sumber lebih lengkap tentang sosok Pradi Supriatna bisa dilihat pada situs Wikipedia dibawah ini : 

PRADI SUPRIATNA CALON WAKIL WALIKOTA DEPOK DI WIKIPEDIA

Pilkada Kota Depok Tahun 2018

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kota Depok, terjawab sudah yakni pada tahun 2018. Penetapan ini seteleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat tahapan perencanaan pilkada serentak pada tahun 2015 di 7 provinsi dan 181 kabupaten/kota. Mulanya, KPU mencatat pilkada di tahun 2015 digelar di 240 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Dalam tahapan perencanaan itu, Kota Depok tidak tercantum menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015. 

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pilkada serentak tahun 2015 bagi gubernur dan bupati/walikota yang akhir masa jabatannya sepanjang tahun 2015. Yang berakhir tahun 2016 terpaksa harus diundur sampai pilkada serentak tahun 2018," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ahad (26/10). 

Kepala daerah yang akhir masa jabatannya setelah tahun 2015, menurut Husni, akan berhenti saat masa jabatannya habis. Selanjutnya, akan ditunjuk penanggung jawab atau pelaksana tugas bupati/walikota hingga pilkada digelar. 

Pada Pasal 201 Perppu 1/2014 tentang Pilkada Langsung disebutkan pemungutan suara untuk gubernur dan bupati/walikota yang akhir masa jabatannya tahun 2016, 2017, 2018 dilaksanakan serentak tahun 2018. Dengan masa jabatan hingga tahun 2020. 

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, dengan aturan perppu tersebut, cukup banyak daerah yang akan dipimpin pejabat sementara. Jika mengacu pada data KPU, terdapat 59 kabupaten/kota yang akan dipimpin pejabat sementara menjelang 2018. 

Daerah-daerah tersebut antara lain Kota Tanjung Balai, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Depok, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Bitung, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama.

Melihat aturan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 terutama pasal 201 ayat 1 dan ayat 2, Dalam penjelasan kedua ayat dimaksud maka pilkada Kota Depok akan diselenggarakan pada tahun 2018, Hal ini mengingat masa jabatan Walikota Depok yang akan berakhir pada tahun 2016.

Berita Terkait :

* Harapan PKS Kuasai Depok Kian Menipis

* Pilkada Depok Terancam Diundur Dua Tahun

* Pertarungan Dua Lawan Satu di Pilkada Depok

* Tiga Ketua Partai di Kota Depok Bakalan Dipecat

* Bansos Jabar Cara Aher Menangkan PKS di Kota Depok

* KPK Mengendus Potensi Korupsi Dana Bansos di Kota Depok

Profil Calon Walikota Depok 2016-2021

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kota Depok akan digelar tahun 2015, saat ini ada dua calon Walikota Depok yang sudah terdaftar secara resmi dan sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Satu diantara dua calon Walikota Depok tersebut adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Depok yakni Idris Abdul Shomad.

Berikut ini calon Walikota Depok KH. DR. Idris Abdul Shomad, MA :

Kyai Idris dilahirkan di Jakarta, 49 tahun lalu. Ayahnya, H. Abdul Shomad asli Beji, sedangkan Ibunya Hj. Yumani Binti Sholeh asli kelahiran Cilodong. Kedua orang tuanya kemudian hijrah di Jakarta untuk berdagang di Manggarai. Idris dan kedelapan saudaranya lahir di Jakarta dengan lingkungan keluarga besar yang relijius.

Cucu dari KH. Hasbi dan Nyai Siqot, Sesepuh Beji ini menamatkan SD dan MI di Jakarta, kemudian Idris menimba ilmu di Pondok Gontor Ponorogo selama 6 tahun. Setelah itu, sang Kyai mendapatkan kesempatan beasiswa melanjutkan studi di Arab Saudi pada tahun 1982.

Selama 15 tahun, saya berada di Arab Saudi. Pendidikan S-1, S-2 sampai S-3 saya selesaikan disana” kata bapak 3 putra dan 3 putri ini.

Dengan dukungan keluarga besar yang relijius inilah beliau menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor di Fakultas Syari’ah jurusan Tsaqofah Islamiyyah Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Ryad Arab Saudi.

Saat menyelesaikan tulisan tesis S-2 nya, Kyai Idris menikah dengan Hj. Elly Farida binti Abdurahman. Pada tahun 1997, setelah merampungkan gelar doktornya, sang kyai kembali ke Jakarta dan aktif di Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) Al Haramain.

Mengenai pengalaman organisasi, sejak di pondok Gontor, Kyai Idris sudah aktif dalam Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM). Sedangkan di Arab Saudi, Idris pun aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Pengalaman organisasi inilah yang membuat diri Kyai semakin matang dalam menghadapai persoalan-persoalan di Kota Depok ini nantinya. Selain itu, Kyai Idris juga menjadi dosen di Fakultas Dakwah Pasca Sarjana UIN dan UI.

Mengenai pengalaman organisasi, sejak di pondok Gontor, Kyai Idris sudah aktif dalam Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM). Sedangkan di Arab Saudi, Idris pun aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Pengalaman organisasi inilah yang membuat diri Kyai semakin matang dalam menghadapai persoalan-persoalan di Kota Depok ini nantinya. 

Dengan demikian, KH.Idris adalah salah seorang ‘ulama yang menjadi harapan masyarakat, khususnya warga Depok. 

Keterlibatan beliau dalam mengawal pembangunan semakin matang saat diamanahi menjadi Sekretaris Umum MUI Kota Depok. Seorang ‘ulama yang juga terjun langsung menyelesaikan berbagai permasalahan warga Depok, terutama masalah-masalah sosial. 

Keluarga Yang Hangat dan Pecinta Seni 

Keluarga buah cinta KH. Idris dan Bunda Elly Farida, adalah keluarga yang penuh kehangatan kasih sayang. Merupakan kebiasaan dari mereka untuk saling mengungkapkan kasih sayang, contohnya mencium anak-anak sebelum berangkat sekolah. 

Mereka juga keluarga pecinta seni, kebersamaan keluarga kerap mereka meriahkan dengan bernyanyi bersama. Anak-anak pun sering membuat puisi bagi Ayah Ibunya. Sebagaimana Bunda Elly juga terbiasa mengirimkan puisi bagi orang-orang yang dicintainya. 

Karena komitmennya pada eksistensi keluarga sakinah, Bunda Elly bersama para pemerhati keluarga dan anak mendirikan Forum Keluarga Harmonis, sebagai setitik bakti bagi Kota Depok tercinta. 

Akhirnya, Kyai Idris berharap kepada seluruh masyarakat Depok untuk bersama-sama, bahu membahu guna menciptakan kota Depok yang lebih maju dan sejahtera.

Pertarungan Dua Lawan Satu Pilkada Kota Depok

Solidnya kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di tingkat nasional adalah cermin kekuatan KMP di tingkat daerah. Dalam konteks Kota Depok, Kekuatan ini sudah terlihat dan terbukti dari susunan personalia alat-alat kelengkapan DPRD Kota Depok yang didominasi oleh anggota-anggota KMP.

Cermin kekuatan di alat kelengkapan DPRD Kota Depok setidaknya menjadi gambaran nyata terhadap kekuatan KMP di pilkada Kota Depok. Misalkan apabila pilkada dipilih oleh DPRD, praktis calon dari KMP yang akan memenangkan pertarungan tersebut, lalu bagaimana bila pilkada dilaksanakan secara langsung ? Diprediksi, strategi politik pun pasti akan dilakukan tapi tetap dalam konteks kesatuan dan persatuan di kubu KMP.

Berdasarkan pengamatan berita online, peserta pilkada Kota Depok diprediksi hanya ada tiga calon Walikota Depok. Satu calon diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem dan PKB, Satu calon lagi diusung oleh Kubu KMP yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan PPP sedangkan satu calon lagi berasal dari jalur independen atau jalur perseorangan.

Benarkah hanya ada tiga peserta calon Walikota Depok ? Bila analisa ini benar, maka akan terjadi pertarungan dua lawan satu. Dua dari unsur partai politik melawan satu orang calon dari unsur independen. Diprediksi pertarungan dua lawan satu ini akan dimenangkan oleh unsur independen. Kemenangan dari unsur independen ini akibat kejenuhan masyarakat melihat tingkah laku oknum-oknum partai yang selalu menampakkan keangkuhannya.

Siapakah calon dari unsur independen yang akan memenangkan pertarungan, berdasarkan pengamatan berita online, ada empat calon walikota depok dari unsur independen yakni JJ Rizal dari unsur budaya, Ibrahim Kadir Tuasamu dari unsur Kosgoro dan Nursi Arsyirawati dari unsur pengusaha dan aktifis organisasi kemasyarakatan. Diantara tiga calon independen ini, diprediksi hanya satu yang lolos sebagai calon Walikota Depok.

Prediksi pertarungan dua lawan satu dengan kemenangan calon dari unsur independen tentunya harus disikapi dengan segera terutama oleh kubu KMP. Karena itu untuk menghindari kemenangan dari unsur independen tersebut. Kubu KMP diduga merencanakan strategi politik pemecah suara.

Strategi yang dilakukan adalah melakukan tindakan politik seolah-olah kubu KMP terpecah belah, beberapa anggota KMP mengusung calon Walikota dan beberapa anggota KMP lainnya juga mengusung calon Walikota, Strategi ini perlu dilakukan agar jumlah peserta calon Walikota Depok menjadi empat peserta calon Walikota Depok. Targetnya adalah untuk memecah belah suara agar calon Walikota Depok terpilih berasal dari kubu KMP.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan desas-desus yang beredar, KMP Nasional telah mengkapling-kapling jatah kepala daerah di setiap daerah untuk dibagi rata pada setiap anggota KMP. Desas-desus yang beredar bahwa jatah untuk Kota Depok adalah PKS, Jatah untuk Kota Bogor adalah PAN sedangkan jatah untuk Kabupaten Bogor adalah PPP.

Dalam konteks jatah Kota Depok untuk PKS, tentunya penjatahan ini harus disiasati dengan memecah belah suara, apalagi selama ini sudah tertanam paranoid bahwa pertarungan dengan sedikit calon justru akan membuat calon dari PKS pasti akan kalah. Karena itu strategi yang diatur adalah seolah-olah kubu KMP terpecah dua padahal diduga sebenarnya itu hanyalah akal-akalan dari kubu KMP untuk merebut kekuasaan di Kota Depok dengan komposisi, Walikota berasal dari PKS dan dua orang Wakil Walikota berasal dari dua anggota KMP sedangan dua anggota KMP lainnya mendapat jatah menduduki posisi strategis di Badan Usaha Milik Daerah Kota Depok.

Berita Terkait :

* Jokowi Kafir dan Aher Ahli Surga

* Video Tabrak Lari Walikota Depok

* Lima Prestasi Buruk Nur Mahmudi Ismail

* Harapan PKS Kuasai Depok Kian Menipis

* Pilkada Depok Terancam Diundur Dua Tahun

* Tiga Ketua Partai di Kota Depok Bakalan Dipecat

* Bansos Jabar Cara Aher Menangkan PKS di Kota Depok

* KPK Mengendus Potensi Korupsi Dana Bansos di Kota Depok

Tiga Ketua Partai di Kota Depok Bakalan Dipecat

Konstelasi politik nasional semakin terlihat nyata dan semakin solid, apalagi pasca terpilihnya pimpinan DPR dan MPR beserta unsur alat kelengkapannya. Dominasi kubu Koalisi Merah Putih tidak terbendung lagi. Sebelumnya Koalisi Merah Putih terlihat begitu solid dan kompak saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Kubu KMP akhirnya mampu menetapkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Walaupun akhirnya UU pilkada ini dicabut oleh Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota

Berangkat dari beberapa kesuksesan ini, terdengar kabar desas-desus bahwa kekuatan KMP akan dilakukan juga di daerah-daerah, Desas-desus yang beredar bahwa KMP sudah mengkapling-kapling penjatahan bagi setiap anggota KMP yang akan menjadi penguasa daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Baik pemilihan secara langsung maupun tidak langsung. KMP ini terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN dan Demokrat

Terdengar kabar desas-desus bahwa untuk pilkada di Kota Depok, KMP nasional diduga sudah memutuskan, jatah untuk Kota Depok diberikan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jatah untuk Kota Bogor diberikan pada Partai Amanat Nasional (PAN) sedangkan jatah untuk Kabupaten Bogor diberikan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Diduga penjatahan ini harga mati, siapapun yang tidak patuh pada putusan ini akan diberikan sanksi pemecatan.

Dalam konteks penjatahan di Kota Depok, penetapan PKS mendapat jatah kapling di Kota Depok, penjatahan ini tentunya disinyalir akan mendapat perlawanan dari anggota KMP di Kota Depok. Apalagi banyak ketua-ketua partai dari kubu KMP berniat ingin mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Depok.

Beranikah mereka tetap pada keinginannya itu, Beranikah mereka melawan arus dengan tidak mematuhi dugaan sistem penjatahan kapling ini. Bila para ketua partai ini berani melawan, maka disinyalir banyak ketua-ketua partai yang melawan ini akan dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat masing-masing anggota KMP. Hasil pantauan berita online depok dari berbagai sumber, diperkirakan antara dua atau tiga ketua partai di Kota Depok bakalan dipecat oleh masing-masing Dewan Pimpinan Pusat Partainya, itupun bila mereka berani melawan arus putusan KMP Nasional. Siapakah yang akan dipecat, waktulah nanti yang akan membuktikan.

Berita Terkait :

* Jokowi Kafir dan Aher Ahli Surga

* Video Tabrak Lari Walikota Depok

* Lima Prestasi Buruk Nur Mahmudi Ismail

* Harapan PKS Kuasai Depok Kian Menipis

* Pilkada Depok Terancam Diundur Dua Tahun

* Bansos Jabar Cara Aher Menangkan PKS di Kota Depok

* KPK Mengendus Potensi Korupsi Dana Bansos di Kota Depok